Wajib pajak yang tidak mampu membayar kekurangan pembayaran pajak pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan mampu mengajukan permintaan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 242/2014 s.t.d.d PMK 18/2021, kekurangan pembayaran pajak terutang berdasarkan pada SPT Tahunan sesungguhnya mesti dibayar lunas sebelum akan SPT Tahunan disampaikan.

Namun, mesti pajak senantiasa mempunyai pilihan alternatif atas kondisi itu, yakni untuk mampu mengangsur atau menunda pembayaran kekurangan pajak tersebut.

Rekomendasi untuk anda :

Jasa konsultan pajak pribadi dokter karyawan tenaga ahli badan hukum perusahaan pt cv tarif kewajiban spt nihil umkm 0.5 final PPh 15 21 23 26 29 1771 kredit syarat pengajuan mencabut pkp efiling efin membuat kode billing npwp efaktur online mekanisme perhitungan bea cukai impor pemeriksaan pelaporan penghapusan sanksi telat bayar pendampingan sidang sengketa mencabut surat paksa permohonan pengurangan batas waktu penyetoran wajib ppnbm

 

 

Wajib pajak mampu mengajukan permintaan kepada Dirjen Pajak untuk mengangsur atau menunda kekurangan pembayaran pajak … di dalam hal mesti pajak mengalami ada problem likuiditas atau mengalami kondisi di luar kekuasaannya agar mesti pajak tidak mampu mencukupi kewajiban pajak pada waktunya,” bunyi Pasal 20 PMK 242/2014 s.t.d.d PMK 18/2021

Hal ini dibuktikan bersama laporan keuangan, laporan keuangan interim, atau catatan perihal peredaran bruto dan penghasilan bruto. Surat permintaan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak mampu disampaikan paling lama pada pas SPT Tahunan disampaikan.

Pada Pasal 22 ayat (1), mesti pajak yang mengajukan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak mesti menambahkan jaminan bersifat aset berwujud. Aset bersifat yang dimaksud mesti merupakan milik penanggung pajak dan tidak tengah dijadikan jaminan atas pinjaman penanggung pajak.

Setelah ditunaikan penelitian pada kelengkapan permintaan dan bersama pertimbangkan jaminan berasal dari penanggung pajak, Dirjen Pajak bakal menerbitkan ketentuan di dalam jangka pas 7 hari sejak permintaan diterima.

Keputusan mampu bersifat menyetujui kuantitas angsuran atau lama penundaan sesuai bersama permintaan mesti pajak, menyetujui sebagian, atau menampik permintaan mesti pajak.

Pengangsuran atau penundaan pembayaran kurang bayar pada SPT Tahunan diberikan paling lama sampai batas pas penyampaian SPT Tahunan th. pajak berikutnya.